Apa Pentingnya Tata Urutan Perundangan Di Indonesia?

Negara RepublikIndonesia mengenal Tata Urutan Perundang-undangannya sendiri, seperti yangdiatur pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan pasal 7 tata urutannya sebagai berikut:
  1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
  3. Peraturan Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden;
  5. Peraturan Daerah.


Untuk peraturanlainnya sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, maka dapat berlaku pula seperti Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan BPK, dll.
Nah, apa gunanyaada tata urutan itu?
Salah satu gunadari adanya tata urutan perundang-undangan tersebut adalah untuk menentukankekuatan dari peraturan tersebut. Urutan teratas menimbulkan kekuatan yanglebih dibandingkan peraturan dengan urutan dibawahnya. Dengan demikianPeraturan Daerah hakikatnya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden,Peraturan Pemerintah, Undang-undang/Perpu, dan UUD Negara RI Tahun 1945. Jikaada yang bertentangan maka peraturan yang urutannya lebih rendah harusdiabaikan, kita menggunakan aturan pada peraturan yang lebih tinggi.
Seperti misalnyasebagai berikut, ada suatu Peraturan Daerah tentang penetapan biaya perjalanandinas pada suatu daerah, dimana ternyata biaya perjalanan dinas dari pada peraturandaerah ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan (PMK). PMK ini dibuat setiap tahunnya sebagai perintah yangdisebutkan dalam Undang-undang. Pada Peraturan Daerah didapatkan hargaperjalanan dinas yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan dalam PMK. Secarahukum maka aturan yang ada pada Perda dinyatakan tidak berlaku karenabertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Walaupun mungkin Perda itudibuat lebih tinggi karena ada perubahan biaya setempat, misalnya terjadiinflasi setempat di daerah tersebut. Ada cara yang bisa dilakukan oleh KepalaDaerah sebenarnya yaitu dengan mengajukan kepada Menteri Keuangan atasperubahan biaya yang tak sesuai dengan apa yang diatur dalam PMK. Persetujuandari Menteri Keuangan tentu membuat ada pengecualian pada daerah-daerahtertentu yang mengalami inflasi.
Urutanperundangan yang lebih tinggi juga menimbulkan hal khusus yaitu bahwa denganperaturan yang lebih tinggi dapat dibentuk suatu peraturan di bawahnya. Atasperintah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur masalah HakAsasi Manusia (HAM) maka dibentuklah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Perintahini tak perlu dan tak harus disebutkan secara gamblang dalam suatu peraturantetapi bisa disebutkan dalam bagian ”mengatur” dari suatu peraturan yang memangberfungsi untuk menunjukkan peraturan apa saja yang menjadi dasar dibentuknyasuatu peraturan.
Bagaimanapunsuatu tata urutan perundangan ini dibentuk untuk menciptakan keteraturan darisuatu perundangan. Jika ada ketidaksingkronan tentu saja menimbulkan masalah dikemudian hari. Sebagaimana adanya Perda tentang perjalanan dinas yang taksesuai dengan aturan di atasnya tentu saja menimbulkan tanda tanya, mengapaberlebih anggaran yang harusnya digunakan? Ternyata karena memang ada aturandalam hal ini Perda yang bertentangan. Nah dasar hukum yang mana yang diambilPerda atau UU tentu setelah adanya konsep tata urutan perundangan ini dimanayang dipakai adalah perundangan yang lebih tinggi kita tidak akan bingung lagimenetukan peraturan mana yang lebih digunakan bukan??? Jika tidak ada makatimbullah kekacauan. Itulah makanya negara kita negara hukum supaya tidakterjadi kekacauan.
Salam sayasahabat…semoga bermanfaat…
11 comments
  1. Nice Mba. Karena banyak masyarakat kita yang masih tidak memperdulikan dengan masalah ini.Terkadang dilapangan sering ditemakan perdebatan mengatas namakan peraturan pemerintah dan daerah, sedangkan pada kenyataannya peraturan tersebut sersinggungan dengan Undang-Undang. Ya…. jadi tumpang tindih Mba.Yang terjadi siapa yang menguasi suatu konsep tentang hal ini semua dan dapat sejalan dengan logika hukum maka dialah yang dominan.Semoga hal ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Bahwa kita jangan selalu menjadi orang yang dibodohi.Sukses selaluSalamEjawantah's Blog

  2. Erwin said:

    Mbak… maaf lama ga berkunjung…terimakasih atas sharing pengetahuannya..Salam hangat dari kami sekeluarga… 🙂

  3. Banyak orang yang mengatakan, kalau peraturan itu dibuat untuk dilanggar, dan saya kurang sependapat dengan hal itu.Peraturan dibuat untuk ditaati dan dijalankan, pelakunya saya yang keseringan membuat pembenaran semata.Tulisan yang sangat bermanfaat sekali, dan dapat memberikan kita pesan moral yang luar biasa, terima kasih Put

  4. edratna said:

    Nice post….ini perlu sekali dipahami….Setiap kali mulai bekerja, kita harus memahami bekerja di perusahaan/instansi,lembaga mana…dan bagaimana urutan perundangannya?Contoh: Jika di Perbankan (lha tahu nya ini je)- UU perbankan- Peraturan Bank Indonesia- Kebijakan Umum Perkreditan (jika kita bergerak atau ditempatkan di unit bisnis)- Standard Operating Procedures- Surat EdarandllSelain itu kita harus mengenal uu, peraturan terkait….mis. uu konsumen, uuitee, uu hukum Pidana/Perdata, uu 49 tahun 60 (agak lupa nomor dan tahun nya…males cek lagi).Prinsipnya, dimana kita berpijak, kita harus mengenal dan memahami dulu, agar tak melanggar hukum.

  5. r10 said:

    isi UU tersebut harus sinkron dan tidak bertentangan dgn UU diatasnya :Dkalau UU warung Blogger ada ga? :D*duh nasibku ditendang dari nomer cantik 50 >,<'

  6. Masbro said:

    Bila nggak ada tata urutan perundangan, dikhawatirkan antara aturan maen (undang2) yang satu dengan yang lain saling melemahkan. Salam hangat Mbak..

  7. wah jadi ingat pelajaran PPKN jaman dulu..sangat bermanfaat untuk me refresh…thanks for sharing

  8. @R.Indra: sama2 pak..@erwin: salam kembali..@ibu enni: wah baik sekali bu…@rio:belum ada setahu saya rio..@masbro:itu fungsinya mas aim..@mama kinan: saya jg refresh mbak..

  9. saya buta dan gak paham sekali tetntang masalah hukum dan tata urutan tentang perundang-undangan di Indonesia mbak..terima kasih sekali, artikel ini sangat membantu…

  10. entik said:

    jadi inget jaman kuliah dulu, yang ngebahas materi ini ampe sedetil-detilnya 🙂

  11. amela said:

    penting buat ngerjain soal PPKN.. hehehe

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: